Adanya Beberapa Temuan dari LHP BPK, DPRD Jember Segera dalami Lewat Pansus

- 20 Mei 2022, 14:43 WIB
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat dikonfirmasi.
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat dikonfirmasi. /PortalJember.com / Angga Juli Setiawan.

PortalJember.com - Pasca diberikannya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember masih menyisakan beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan.

Ada beberapa poin yang dalam kurun waktu 60 hari segera diselesaikan, maka dari itu DPRD Jember akan mengawal melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, ada poin penting yang harus diselesaikan oleh Pemkab Jember karena ini menyangkut dengan hasil penilaian untuk tahun selanjutnya.

Baca Juga: Naik Satu Peringkat dari Opini BPK Sebelumnya, Pemkab Jember Optimis Iklim Investasi Mulai Tumbuh

"Disini BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam laporan keuangannya," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat 20 Mei 2022.

Maka dengan kondisi tersebut, waktu yang diberikan BPK melalui rekomendasinya tidak banyak sehingga dalam waktu 60 hari harus segera diselesaikan.

"Kami juga akan mengawasi dan melakukan pendalaman di Pansus, agar apa yang sudah di rekomendasikan oleh BPK ini bisa segera direalisasikan," terangnya.

Baca Juga: Terima Predikat WDP dari BPK, Pemkab Jember Masih Sisakan Beberapa Persoalan Penting

Temuan yang dimaksudkan diantaranya:
1. Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang melebihi ketentuan yakni sebesar 153 juta rupiah.

Halaman:

Editor: Amelia Putri Nuryanti


Tags

Terkait


Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

x