Penggiat Lingkungan Minta SK KHDPK Dicabut

7860.jpg

PEMBACAAN Petisi oleh Ketua FPHJ Eka Santosa yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mencabut SK KHDPK di GIM di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung pada Jumat 20 Mei 2022.*

BANDUNG, (PR Info).- Puluhan penggiat lingkungan dan kehutanan yang tergabung pada Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), mengirimkan petisi resmi pada Presiden RI Joko Widodo dengan tembusan kepada seluruh gubernur dan Ketua DPRD di Pulau Jawa.

Petisi resmi ini berisi permohonan untuk mencabut surat keputusan (SK) terkait kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK).

Ketua FPHJ sekaligus Ketua Gerakan Hejo, Eka Santosa yang didampingi Sekretaris FPHJ, Thio Setiowekti menyampaikan bahwa kegiatan pembacaan petisi ini sebagai wujud dari sebuah keinginan para pegiat lingkungan dan hutan.

"Para penggiat lingkungan ini merasa keberatan serta melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang menurut mereka bakal mengancam keberlangsungan hidup maupun ketidakseimbangan ekosistem di Pulau Jawa. Terutama dengan adanya pembagian kebijakan yang justru bakal memecah belah," katanya di Gedung Indonesia Menggugat, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung pada Jumat 20 Mei 2022.

Menurut Eka, para penggiat lingkungan ini tidak menolah terhadap agenda reforma agraria. Hanya saja tentu agenda ini tak diarahkan pada hutan-hutan yang sudah menjadi tempat keberlangsungan hidup mereka.

"Maka, silakan banyak lahan terlantar dan lahan hak guna usaha (HGU) yang sudah tak digunakan, serta lahan negara terlantar," katanya.

Dia juga mencontohkan lahan yang akhirnya bisa dimanfaatkan, seperti di Tora, Sukabumi. Di sana objeknya bukanlah hutan dan mereka pun tak menolak.

"Jadi, jangan sampai salah anggapan. Kami ini menyatakan keberatan jika hutan yang berfungsi lindung dan berfungsi untuk keseimbangan," katanya.

Apalagi hutan yang telah terbukti oleh lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) sudah menyejahterakan masyarakat bakal diubah dan dibuat kebijakan yang dialihfungsikan dan diambil secara sporadis oleh pihak tertentu yang belum teruji komitmen dan programnya.

Oleh karena itu Eka berharap pemerintah bisa memprioritaskan memberikan pengelolaan hutan itu kepada institusi yang sudah dapat penguatan atas perintah undang-undang, semisal Perhutani.

"Eksistensi Perhutani itu melalui peraturan pemerintah dan Perhutani merupakan institusi negara sehingga perlu dipertanyakan ketika tereduksi oleh edaran menteri," katanya. (Mochamad Iqbal Maulud).***